Pendahuluan
Puskatt Nusantara | Try Sutrisno merupakan salah satu tokoh militer paling berpengaruh pada akhir era Orde Baru, sekaligus Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1993–1998. Kehadirannya dalam pucuk kepemimpinan nasional mencerminkan kuatnya peran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dalam struktur politik negara pada masa tersebut.
Masa jabatannya berlangsung dalam konteks yang penuh tantangan, seiring menguatnya gejolak sosial, tekanan politik, dan krisis ekonomi Asia yang akhirnya mengantar Indonesia memasuki fase transisi politik besar menuju Reformasi (Elson, 2001:221). Untuk memahami kontribusinya, perlu melihat perjalanan hidup, karier militer, dan posisi strategisnya di tengah dinamika politik Orde Baru.
Riwayat Hidup dan Karier Militer
Try Sutrisno lahir di Surabaya pada 15 November 1935, pada masa Indonesia tengah berjuang mempertahankan kemerdekaan. Kondisi politik yang tidak stabil pada masa kecilnya turut membentuk karakter kedisiplinan dan nasionalisme dalam dirinya. Setelah menempuh pendidikan dasar dan menengah, ia bergabung dengan Akademi Militer Nasional (AMN) dan lulus pada tahun 1959 (Sundhaussen, 1982:178).
Latar belakang pendidikan militer ini menjadi titik awal perjalanan panjangnya dalam struktur komando Angkatan Darat. Karier militernya berkembang dalam berbagai penugasan di daerah operasi, termasuk wilayah-wilayah yang menjadi fokus penanganan keamanan nasional. Pengalaman tersebut membentuk reputasinya sebagai perwira yang tegas, loyal, dan mampu mengelola operasi berskala besar. Ia kemudian dipercaya menduduki berbagai posisi penting seperti Danrem dan Pangdam, sebelum kemudian memperoleh jabatan strategis di Markas Besar ABRI. Salah satu posisi penting yang memperkuat pengaruhnya adalah ketika ia menjabat sebagai Pangdam V/Brawijaya, yang memperlihatkan kapasitasnya dalam memimpin struktur komando teritorial (Kingsbury, 2003:112).
Puncak karier militernya terjadi ketika ia dilantik sebagai Panglima ABRI pada tahun 1988, sebuah jabatan sentral dalam struktur keamanan nasional. Pada periode ini, Try Sutrisno berupaya mengarahkan ABRI ke arah profesionalisasi melalui peningkatan disiplin, penataan struktur, serta penguatan doktrin pertahanan. Meski demikian, perannya juga berada dalam konteks politik Orde Baru yang kompleks, di mana ABRI menjalankan fungsi sosial-politik melalui Dwifungsi ABRI (Aspinall, 2005:72). Periode kepemimpinannya kerap menghadapkan dirinya pada tantangan besar, termasuk berbagai insiden keamanan yang menjadi sorotan publik.
Peran Politik dan Kiprah sebagai Wakil Presiden
Memasuki dekade 1990-an, posisi Try Sutrisno semakin menonjol dalam arena politik nasional. Pada Sidang Umum MPR 1993, ia terpilih sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia mendampingi Presiden Soeharto. Pemilihannya merefleksikan konsensus politik antara pemerintah dan ABRI, serta menunjukkan posisi strategis militer dalam arsitektur kekuasaan Orde Baru (Suryadinata, 1998:167). Selain faktor institusional, pengalamannya sebagai Panglima ABRI menjadi modal utama yang memperkuat legitimasi politiknya.
Sebagai Wakil Presiden, Try Sutrisno memainkan peran penting dalam memberikan masukan kepada presiden, khususnya terkait isu keamanan nasional, ketertiban masyarakat, dan penguatan stabilitas negara. Ia dikenal sebagai figur yang menekankan pentingnya disiplin moral, etos kerja, dan ketahanan nasional. Sikapnya yang tegas kerap tercermin dalam pidato-pidato politiknya, yang menyoroti ancaman disintegrasi, lemahnya etika publik, dan pentingnya menjaga soliditas nasional (Zainuddin, 2015:304).
Namun periode ini juga bertepatan dengan melemahnya fondasi politik Orde Baru. Pada pertengahan 1990-an, ekonomi nasional mulai menunjukkan kerentanan, dan menjelang 1997 Indonesia terdampak krisis ekonomi Asia. Dalam berbagai kajian, Try Sutrisno digambarkan sebagai figur yang berada dalam situasi sulit: di satu sisi memiliki karakter konservatif, namun di sisi lain harus menghadapi kenyataan bahwa legitimasi politik Orde Baru terus menurun (Elson, 2001:245).
Dinamika internal elite Orde Baru juga semakin tajam, dan beberapa kebijakan pemerintah dinilai tidak lagi sepenuhnya selaras dengan pandangan militer. Perbedaan sikap ini disebut oleh sejumlah analis sebagai salah satu faktor yang memperkeruh suasana politik menjelang 1998 (Aspinall, 2005:84).
Kontribusi dan Warisan Kepemimpinan
Salah satu kontribusi penting Try Sutrisno adalah dorongannya terhadap profesionalisasi ABRI selama menjabat Panglima. Ia mengarahkan peningkatan kapasitas prajurit, penegakan disiplin, serta penguatan struktur organisasi. Meskipun masih berada dalam kerangka Dwifungsi ABRI, upayanya memperkuat bidang pertahanan memiliki dampak jangka panjang terhadap sistem keamanan nasional (Kingsbury, 2003:149).
Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Presiden, ia ikut menjaga kesinambungan stabilitas politik nasional di masa-masa akhir Orde Baru. Walaupun kewenangannya secara konstitusional terbatas, posisinya sebagai mantan Panglima ABRI memberikan pengaruh signifikan dalam menjaga hubungan antara pemerintah, birokrasi, dan struktur keamanan (Ricklefs, 2008:421). Setelah tidak lagi menjabat, Try Sutrisno tetap berperan sebagai tokoh nasional yang menyuarakan nilai kejuangan, etika bernegara, serta pentingnya menjaga integritas nasional (Zainuddin, 2015:318).
Penutup
Dalam perspektif sejarah, Try Sutrisno menempati posisi penting sebagai representasi model kepemimpinan Orde Baru yang bertumpu pada stabilitas, disiplin, dan pendekatan keamanan. Meskipun masa jabatannya berlangsung dalam konteks politik yang penuh kontroversi, warisan pemikirannya tetap menjadi bagian dari diskursus nasional mengenai hubungan sipil–militer, peran pertahanan negara, dan perubahan politik menjelang Reformasi. Dengan demikian, Try Sutrisno dapat dipandang sebagai tokoh yang menandai fase transisi penting dalam perjalanan sejarah politik Indonesia.
Daftar Referensi
Aspinall, E. (2005). Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia. Stanford, CA: Stanford University Press.
Elson, R. E. (2001). Suharto: Sebuah Biografi Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Kingsbury, D. (2003). Power Politics and the Indonesian Military. London: Routledge.
Ricklefs, M. C. (2008). Sejarah Indonesia Modern 1200–2008. Jakarta: Serambi.
Sundhaussen, U. (1982). Politik Militer Indonesia. Jakarta: Gramedia.
Suryadinata, L. (1998). Golkar: Sejarah dan Dinamika Politiknya. Jakarta: LP3ES.
Zainuddin, A. (2015). Wapres RI dari Masa ke Masa. Jakarta: Sekretariat Wakil Presiden.
